Gubernur Baru, Untuk Sebuah Asa Yang Tersisa

September 2005. Aku menulis di Padang Ekpres. Antara lain berharap agar Bank Nagari membuka unit syariah. Bank Nagari menjadi “prime mover” ekonomi kerakyatan Sumbar. Karena aku mengimani bahwa ekonomi Ranah Minang pada hekekatnya adalah ekonomi berbasis syariah. Cukup lama kita menanti bank milik urang awak ini terbuka hatinya untuk bersyariah dalam bisnis.

Agustus 2009, Allah mentakdirkan aku bertugas di Bank Indonesia Padang. Alhamdulillah, pulang kampung, aku menemukan unit syariah di Bank Nagari. Tertatih-tatih, memang. Bersyukur dan sekaligus sangat gundah. Apa pasal? Aset Bank Nagari Syariah hanya Rp62 miliar. Sangat kecil untuk ukuran sebuah bank. Di Sumbar ini bahkan ada BPR dengan aset sama. Di Medan, dimana aku pernah menjadi perantau, Rp62 miliar adalah nilai satu rekening dari seorang nasabah pengusaha keturunan Cina di bank syariah.

Tak pelak lagi, sejak akhir tahun 2009, aku minta komitmen pengurus Bank Nagari. Tertulis, agar meyakinkan. Bersungguh dengan syariah atau tak usah sama sekali. Alhamdulillah, pengurus Bank Nagari menyatakan akan bersungguh dengan perbankan syariah. Ini penting, karena begitulah ajaran luhur agama kita. Manjadda wajada. Ketidakbersungguhan dalam banyak hal merupakan penyebab utama mengapa negeri ini masih dengan tingkat kesejahteraan rata-rata air. Tak mungkin ada keberhasilan tanpa kebersungguhan.

“Kebersunguhan”, juga permintaanku kepada jajaran Bank Sumut ketika aku menjadi Pemimpin Bank Indonesia Medan 2006-2009. Akhirnya, semua cabangnya dijadikan unit syariah. Ditunjuk Direktur Syariah. Petugasnya dilatih ilmu perbankan syariah. Ada berbagai proyek ekonomi kerakyatan yang dilakukan Bank Sumut Syariah secara bersungguh. Adak kluster sapi di Langkat, kluster singkong di Serdang Bedagai, BMT untuk pedagang di Pasar Petisah, pembinaan entrepreneur muda dan banyak lagi yang lain-lain.

Januari 2010. Bersyukur, Bank Nagari juga membuktikan kebersungguhan itu. Semua cabang Bank Nagari sudah menyediakan pelayanan perbankan syariah. Ada rekrutmen untuk Account Officer (AO) syariah. Ada pelatihan dan bahkan aku diminta menjadi Instruktur di Lapau Gadang. Ada pasukan bermotor untuk KUR Syariah. Direksi berinisiatif dengan target pertumbuhan sangat tinggi untuk tahun 2010. Di atas 300% untuk mengejar ketertinggalan. Subhanallah. Target tertinggi untuk sebuah bank yang pernah aku kenal. Sebuah komitmen dan semangat yang luar biasa dari bank yang kita harapkan mampu menjadi Leader untuk perbankan syariah. Kalau tidak, bank ini akan tertinggal jauh dari dua BPD lain yang juga di bawah pengawasanku. BPD Riau dan BPD Jambi. Wakil Gubernur kedua Provinsi tersebut sudah berbicara denganku untuk lebih fokus pada perbankan syariah. Dua Wagub yang paham akan peran perbankan sayriah untuk ekonomi rakyat mereka.

Tapi Sumbar memang beda dengan Sumut. Perbedaannya adalah bahwa di negeri yang penduduk non-Muslimnya lebih dari 30% itu, Bank Sumut Syariah mendapat banyak partner di Pemda. Banyak kawan. Partner yang tidak hanya di mimbar atau di lembaran pidato yang kerap dibacakan para asisten, tapi di lapangan. Di dunia nyata, di kebun singkong rakyat, kebun sawit rakyat, di daerah peternakan, di pasar-pasar tradisional dan sejenisnya. Sejak Gubernur Rudolf Pardede yang notabene Kristiani sampai kepada Gubernur Syamsul Arifin yang Pak Haji, Wali Kota Medan, Bupati Serdang Bedagai, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal dan lain-lain. Para petinggi daerah ini mengajak aku ke daerah mereka untuk membangun dengan jasa perbankan syariah. Tapi di Ranah Minang, subhanallah. Belum satupun. Tak mudah mencari kawan dalam syariah di negeri ABS-SBK ini.

Juli lalu, Azwar Anas, mantan Gubernur yang masih sangat intens berusaha memajukan ekonomi Sumbar, mengunjungi aku di kantor. Mungkin tanpa menyadari bahwa aku adalah mantan PBI Medan, beliau bercerita bagaimana majunya perbankan syariah di Sumut. Suara beliau bangga dan wajah sumringah. Terang, aku turut bangga. Dan beliau berharap agar Sumbar mampu mengikuti jejak Sumut itu. Dan ketika aku jelaskan bahwa BPR syariahpun enggan lahir di Padang kota tercinta, beliau terperanjat. Terperangah, persisnya. Alhasil, beliau meniatkan untuk melahirkan BPR syariah pertama di Kota Padang. Alhamdulillah, aku dapat partner pertama. Seorang mantan penguasa.

Saudaraku. Tolong tunjukkan aku jalan. Nasihat aku. Ajari aku. Sedekahi aku kiat. Aku tunggu nasihatnya di: romeorissal@gmail.com. Atau tulis nasihat atau idenya di FES ini. Bagaimana caranya mendapatkan partner syariah di Pemda dalam rangka membumikan perbankan syariah di negeri ABS-SBK ini. Bagaimana caranya mendapatkan Bupati atau Walikota yang dengan mata hati jernih melihat perbankan syariah sebagai motor pembangunan ekonomi rakyat. Bagaimana caranya mengajak pedagang pasar masuk ke bank syariah. Apa rahasianya agar pengusaha Pondok, yang dalam kehidupan sehari-hari sangat menyatu sebagai orang Minang, tidak melihat bank syariah itu hanya untuk orang Muslim. Tidak membatasi diri pada bank-bank besar saja. Di Medan tak terasa persepsi itu. Banyak pengusaha keturunan Cina masuk bank syariah. Karena bank syariah adalah bank yang universal. Rahmatalil’alamin.

Tapi saudaraku. Tetap masih ada keyakinan dalam diri ini bahwa Sumbar akan mampu menjadi leader dalam pengembangan ekonomi syariah. Suatu hari nanti. Bank Nagari menjadi Bank Regional terkemuka sampai ke negeri Semiblan, Selangor seperti kami cita-citakan sejak 15 tahan lalu. Ketika aku diminta gubernur Hassan Basri Durin sebagai konsultan, merancang masa depan bank milik Pemda ini. Ketika BPD Sumbar kami beri gelar Bank Nagari. Ketika, 15 tahun lalu itu, bank ini kami jadikan BPD satu-satunya dan yang pertama merantau keluar provinsi. Membangun tiga cabang di Jakarta.

Dunsanakku. Asa itu tetap ada. Bank Nagari menjadi Bank Regional. Leader dalam perbankan syariah. Ada asa akan munculnya partner dalam syariah. Ada Bupati baru, Walikota baru. Bahkan ada Gubernur baru untuk sebuah asa yang tersisa. Insya Allah.

Bukittinggi, sebuah doa menjelang Ramadhan.

Selengkapnya »

Cakap Medan Tentang Sumbar

Payah kali awak cari data di sini. Mana yang benar ini. Para bankir di Sumbar mengeluh. Cakap mereka tak enak pulak di kuping. "Sulit kali nyari perusahaan yang akan diberi kredit di Sumbar", keluh para bankir ketika rapat bersama awak di markas BI Padang. Nah lho, apa pulak ini? Di satu pihak rakyat kemanapun awak pergi mengeluhkan sulitnya dapat uang dari bank, dilain pihak para bankir mengeluh pulak demikian. Nah lho?. Apa ada dua Sumbar kali? Tapi uniknya pulak, para kepala Pemda, di koran-koran, sehalaman penuh lengkap dengan foto-foto berwarna berkumandang bahwa ekonomi daerah mereka maju. Maju sekali. Semua berhasil di banyak bidang. Mana yang benar ini? Apa ada tiga Sumbar?

Cakap Medan itu yang terang-terang saja. Kalau setiap Kepala Daerah "manapuak dado" ekonomi daerah mereka maju, kenapa pulak pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2009 hanya 4,2%. Apa tak ada hubungannya? Kemana perginya kemajuan ekonomi kabuptan/kota itu ya? Atau mungkin kata Advertorial itu artinya "harapanku" atau "di seberang sana". Bahkan awak prediksi kalau Gubernur terpilih 2010 tak punya terobosan ekonomi, apalagi manakala dana bantuan gempa triliunan tak beres pulak, ekonomi Sumbar akan tumbuh hanya sekitar 3%. Ala mak. Padahal Jambi awak tengok berpotensi untuk tumbuh sampai 8%. Nah lho?

Mulai dari penghujung 2005, awak diundang pak Gamawan untuk bercakap di RPJP Sumbar di Tri Arga. Awak usulkan agar Sumbar bikin "kemampuan dagang" yang teramat kondang itu sebagai sasaran utama pembangunan. Awak usulkan pulak agar perguruan tinggi dan perbankan dirangkul dan dijadikan motor pengembangan SDM kewirausahaan itu. Cantik kali kan? Konon menurut Prof Helmi dan Dr. Syafrudin Karimi ada ditulis di RPJP kala itu. Satu Fatsal. Alhamdulillah. Tapi lima tahun kemudian awak pulang kampung, tak ketemu pulak data kemajuan atau kemunduran upaya mengembangkan kewirausahaan itu. Tak jelas pulak hasilnya. Tak ada yang tahu cemana barang itu sekarang. Kata seorang kawan, RPJP itu mungkin artinya Rencana Penulisan Janji Pemimpim. Ala mak, janganlah gitu. Tak lemak pulak awak di kampung sendiri.

Perguruan tinggi, perbankan dan pemerintah harusnya bersinergi membangun kewirausahaan. Tali tigo sapilin. Mantap kali itu. Mengapa tak terjadi? Kata kawan awak, Perguruan tinggi sibuk mencetak sarjana, Pemda beradvertorial dan Perbankan merenung. Pada hal menurut Website Dikti sudah lebih 1/2 juta sarjana yang nganggur. Menurut Deputi Menteri UKM, DR. Choirul Djamhari, yang awak undang bicara di BI minggu lalu dalam rangka memberikan beasiswa dengan harapan kewirausahaan, lebih dari 1 juta Sarjana nganggur. 1/2 juga itu hanya yang melapor ke Dikti. Nah lho.

Awak pernah bahas persoalan "bakat dagang dan perguruan tinggi" ini dengan Prof. DR. Fasli Jalal.Dua kali. Pertama di kantornya di Jakarta dan kedua sambil makan lamak di Palanta Minang, Pantai Padang. Anak Padang Panjang yang sekarang jadi Wakil Mendiknas ini menanggapi sangat atusias. Berapi-api dia. Dan bahkan katanya Mendiknas ada program kewirausahaan. Nah lho. Kenapa di Ranah Dagang ini tak bergema? Berdesirpun tidak.

Ada memang satu atau dua perguruan tinggi yang mulai menggeliatkan kewirausahaan. Ada mata kuliah. Ada berbagai pengusaha kondang dari Jakarta masuk kampus. Ada Dikti beri dana 1 milyar ke Kopertis. Tapi mengapa tak ada yang bersungguh, membangun, katakanlah, sebuah "Sistem Pengembangan Bakat Dagang" bersama Pemda dan perbankan. Pada hal menurut awak, kemapuan dagang ini adalah pemberian Allah yang sangat berharga untuk rakyat Sumbar. Emas bagi Papua, batu bara bagi Kaltim dan minyak bagi Riau, tak sehebat kemampuan dagang bagi Ranah Minang. Mudah-mudahan awan tak kan jadi pungguk merindukan bulan menanti perguruan tinggi dan Pemda yang bersungguh membangun sistem pengembangan kemampuan dagang sebagai salah satu terobosan pembangunan ekonomi di Sumbar. Perbankan siap sebagai bagian dari tali tigo sapilin. Insya Allah!

Selengkapnya »

PinjamanKu: Menjangkau Rakyat Secara Nyata

"Sadiah, sadiah bana", itulah perasaan jujur yang muncul ketika bertemu pelaku UKM, pedagang pasar, petani, pertenak dan nelayan di Sumatera Barat. Apalagi setelah gempa. Saya berkeliling, mencari data, berdakwah, bicara di seminar, di Mesjid, memberi konsultasi gratis, berkunjung ke pelosok-pelosok Sumbar. Banyak yang menderita karena tak punya modal usaha. Ketika mereka datang ke bank, mereka dicap non-bankable alias tak memenuhi syarat memperoleh kredit. Tak ada yang menunjukkan jalan. Seolah tak ada yang peduli. Ketika ada sebahagian kecil yang beruntung diterima oleh bank, bunganya selangit. Sungguh menyakitkan.

Saya bertemu muka dengan pengurus asosiasi bordir Pariaman di Ulakan. Lebih dari 600 anggota mereka mengeluhkan mesin bordir mereka hancur, sebagian rumahpun tiada. Di Payobasuang, Payokumbuah, kelompok ibu-ibu yang bersemangat tinggi untuk berusaha, bank tak sudi mampir. Di Pasaman, kredit konsumtif jauh lebih besar daripada kredit untuk pertanian. Di Pasar Solok saya menemukan pedagang pasar yang tak mampu membayar hutang bank karena bunganya > 30%, tokonya disita oleh bank. Bahkan di tengah Kota Padang tercinta, saya menemukan seorang Ibu usaha warung nasi terpaksa membayar bunga ke Rentenir 20% perbulan. Ternyata banyak pemilik warung yang terjerat Rentenir. Tapi, sebagian dari kita sibuk mamparancak diri untuk Pilkada. Subhanallah.

Pedagang pasar tradisional di Sumbar, nasibnya tak putus dirundung malang. Kemanapun kita pergi di Ranah ini. Sebagian tetap hidup walaupun tak pernah "naik kelas". Saya paham persis nasib orang pasar karena saya pernah berdagang beras dan P & D di Pasa Kampuang Jao, Padang. Sampai akhirnya pasar itu terbakar pada bulan Mei 1969, saya kembali bersekolah. (Kalau kawan-kawan ambo di Pasa Kampuang Jao tahun s.d. 1969 nan masih iduik, datanglah ka BI, basilaturahmi awak). Saya jadi penasihat perjuangan urang awak di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Lalu bersama Walikota Medan membuat program "Bank Syariah Masuk Pasar". Dan sampai sekarang jabatan yang sangat saya banggakan adalah Ketua Dewan Penasihat Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Kota Medan (P3TM). Karena itu, insya Allah, tulisan ini dan program PinjamanKu mengalir dari lubuk hati yang paling dalam. Sungguh saya merasakan karena saya mengalaminya. Dan sungguh, hanya satu niat yaitu saya ingin berbuat nyata di kampung sendiri.

Pendek cerita, sebelum TabunganKu diresmikan oleh presiden SBY, 20 Feb 2010, secara nasional, saya minta izin khusus di Sumbar, di kampungku, untuk memprakarsai program PinjamanKu. Alhamdulillah, PinjamanKu diluncurkan di Padang pada saat bersamaan. Sementara ini, didukung oleh 4 bank yaitu Bank Nagari, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, beberapa BPR, BMT dan LKMA. Saya juga menyurati semua Direksi bank lain agar ikut secara nyata membangun ekonomi rakyat Sumbar. Bunga diturunkan, proses dipermudah. Ada bimbingan, pelatihan dan pendampingan dari Bank Indonesia Padang. Tapi bagi calon peminjam, ini sangat-sangat penting, ada kewajiban yaitu harus paham dan menunaikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

PinjamanKu adalah pinjaman tepat guna dengan ruh ekonomi syariah bagi rakyat yang bersedia berbisnis dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kita ikuti jejak Rasulullah. Kita berusaha di jalan Allah agar lebih berkah. Hindari berbohong kepada bank. Kalau minjam untuk beli ruko, ya gunakan uang itu untuk beli ruko. Bukan untuk beli mobil, TV layar lebar atau biaya kawin lagi. Tak berkah itu. Yakinlah.

Calon peminjam PinajamanKu harus memenuhi syarat-syarat syariah: (1) jujur (takut dengan Allah), (2) paham tentang kedudukan hutang dalam agama (ingat Rasulullah pernah menolak untuk menyembahyangkan mayat karena banyak hutang), (3) memiliki usaha yang produktif dan untung dan (4) bersedia berkelompok (saling mendukung) dan (5) bersedia dibina usahanya. Insya Allah, Bank Indonesia Padang menjadi Kumandan lapangannya.

Alasannya pengajuan PinjamanKu di Sumbar ini sangat sederhana. Rakyat Sumbar butuh modal untuk bangkit dari bencana gempa. Bangkit secara ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Bukan di iklan, advertorial atau spanduk dan baliho. Dan kita upayakan secara bersungguh dan tersistem agar Lembaga Keuangan lebih diperankan dalam pembangunan ekonomi Sumbar. Khususnya ekonomi rakyat yang mendukung > 80 % kekuatan ekonomi Sumbar. Rugi sekali rakyat Sumbar ini kalau untuk pembangunan ekonomi, kita hanya bicara APBD. Naif sekali kita, kalau niat jadi pejabat hanya untuk "mangulik-ulik" APBD. Asset perbankan lebih dari 25 triliun di Sumbar, belum lagi dana investor, sekuritas, venture capital, investment banking, urang awak di rantau, IDB dan sejenisnya. APBD Sumbar "hanya" 1,7 triliun. Itupun sebagiah besar untuk gaji pegawai dan biaya operasional pemerintahan. Jadi mari kita gerakkan sumber-sumber dana untuk rakyat. Bukan hanya APBD. Mari kita belajar dari pengalaman Provinsi lain. Gorontalo, misalnya. Seorang Fadel Muhammad mampu mencuatkan ekonomi Gorontalo "hanya" dengan fokus pada usaha jagung.

Sumbar tak harus milih jagung. Ekonomi kita akan berjaya bila kita fokus pada lembaga keuangan dan pendidikan. Karena modal utama Sumbar adalah Kemampuan Dagang. Ameh di Papua, Batu baro di Kaltim, Minyak di Riau, indak sahebaik Kemampuan Dagang di Ranah Minang. Itu kalau dikelola secara bersungguh dan dengan keahlian. Manjadda wajada. Kita memiliki Bank Nagari. Ketika membantu bank milik kita ini atas permintaan pak Hassan Basri Durin tahun 1996, saya dengan pak Suharman, Dirut diwaktu itu, sudah membuat visi yaitu Bank Nagari sebagai bank Urang Minang. Kami buka 3 cabang di Jakarta sebagai upaya awal untuk "manjangkau pitih di rantau". Ketika itu, saya jauh di rantau. Sekarang berada di Padang, dalam 4 bulan telah berhasil mendorong Bank Nagari menjadikan semua cabang Bank Nagari memiliki pelayanan perbankan syariah. Lihat kreativitas syariah Eddy Warman di Payokumbuah, Amrel Arief di Padang. Insya Allah bank milik kita ini akan berkibar di jalur syariah.

Di Sumbar juga ada lagi banyak lembaga keuangan. Ada 25 bank yang kita dorong untuk membiayai ekonomi mikro dan kecil, ada 112 BPR yang sedang kami pacu kualitas dan perannya. Ada 108 BMT, > 90 Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) dan Koperasi. Lembaga-lembaga ini harusnya mampu memacu ekonomi rakyat. Pendek kata, Ini sebuah kekuatan yang dahsyat untuk memacu pertumbuhan dan kualitas ekonomi rakyat bila dikendalikan oleh ahlinya. Semoga program PinjamanKu ini menjadi awal terbaik yang diridhoi Allah s.w.t. Amin....

Selengkapnya »

Strategi Penerapan Ekonomi Syariah di Ranah Minang

Jika dikilas balik, sepanjang tahun 2009 ini banyak prestasi yang telah dicapai oleh ekonomi Sumbar, diantaranya pertumbuhan rata-rata diatas nasional, governance yang telah ditata oleh Pemda sejak Reformasi, kekuatan ekonomi rakyat yang semakin kokoh, keberhasilan ranah merangkul rantau, dan kemampuan Pemda membangun sistem untuk menghadapi globalisasi (sesuai pernyataan Presiden SBY bahwa ada 2 provinsi yaitu Sumbar dan Bali)

Bicara ekonomi sumbar maka seharusnya kita bicara mengenai Ekonomi berbasis jasa (service economy) atau EKONOMI PRO–RAKYAT. Juga bicara sistem ekonomi berbasis SHARIAH yang didukung oleh sistem ekonomi konvensional, sektor keuangan dan sektor riil dengan dukungan pemerintah dan berfokus pada sektor swasta, serta bicara KEUNGGULAN bukan kelemahan dan bicara PELUANG bukan ancaman. DPK Bank Shariah Sumbar hanya Rp. 548 milyar dan asset hanya 842 milyar setelah17 tahun bank shariah berada di Indonesia. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar untuk memacu perbankan shariah di Sumatera Barat.

Namun fakta menunjukkan bahwa perbankan shariah di Sumbar selama ini lebih fokus di 3 kota saja yaitu Padang, Bukittinggi dan Payakumbuh. Hingga untuk selanjutnya perlu dipikirkan cara memperbaiki sebaran dan zona kantor cabang bank syariah ke daerah di luar kota-kota tersebut.

Untuk itu perlu memandang ekonomi shariah sebagai ilmu (BODY OF KNOWLEDGE) bukan sebuah doktrin. Karena adalah sebuah kerancuan berfikir yang sangat serius ketika ekonomi shariah disosokkan sebagai doktrin bukan sebagai ilmu pengetahuan. Ekonomi shariah adalah bidang ilmu untuk menyejahterakan umat. Sejarah telah menunjukkan, setelah 64 tahun kita mardeka ternyata sistem ekonomi kapitalis hanya menyejahterakan segelintir orang saja, sementara itu ekonomi sosialis malah gagal menyejahterakan rakyat.

Right attitude yang harus ditanamkan adalah :

1. Bank Konvensional tetap dibutuhkan karena sistem di dunia masih konvensional

2. Bila bank Shariah ingin maju dan berjaya di negeri ini maka persepsi bahwa keunggulannya adalah karena anti bunga perlu diluruskan. Jangan mem”branding” bank shariah sebagai Bank Halal, lalu bank konvensional sebagai Bank Riba. Ciptakan cara menjual yang santun,elegan dan menarik bagi masyarakat. Tonjolkan kehebatan sistem perbankan shariah. Dan yang paling penting JANGAN DIBENTURKAN KEDUA SISTEM ITU KARENA KEDUANYA BISA SALING MENOPANG.

Peluang yang bisa diambil sebagai suatu terobosan mencapai Sumbar Sejahtera adalah implementasikan ekonomi shariah yang sesungguhnya, sinergikan antara Shariah dan Konvensional, bangun perangkat ekonomi shariah, kembangkan dan terapkan ilmu organisasi dan manajemen berbasis shariah, kembangkan dan terapkan sistem manajemen SDM berbasis shariah. Semua itu penting, karena SULIT BAGI SUMBAR UNTUK SEJAHTERA TANPA SISTEM EKONOMI SHARIAH.

Hal-hal yang praktis bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kesempatan mensosialisasikan dan bahkan berbuat langsung untuk mendorong pengembangan ekonomi shariah pada tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari. Mulai dari tingkat Camat dan perangkat Kecamatan terutama para KUA di kecamatan. Lalu para guru agama, ustads, ulama dan pemuda mesjid. Juga Wali Nagari, ketua KAN dan perangkat nagari. Tak ketinggalan PINBUK, BMT, LKMA, dan lembaga informal lainnya.

Tulisan lengkapnya dapat dibaca disini

Selengkapnya »

Prospek Ekonomi dan Perbankan Sumatera Barat

Sejak krisis global melanda, dan memasuki triwulan III 2009 ini, pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan perlambatan dari 4,4% pada triwulan I-2009 menjadi 4,0% pada triwulan II-2009. Faktor eksternal yang mempengaruhinya antara lain kontraksi ekonomi global masih berlanjut, penurunan harga komoditas global cenderung tertahan, dan Inflasi global masih dalam tren menurun. Sedangkan faktor internalnya adalah stimulus fiskal (terutama di daerah) masih tertahan, dan perkembangan investasi belum bergairah.

Kondisi ekonomi terkini dinilai masih melambat. Ini bisa dilihat dari stabilitas Makroekonomi, yaitu :
-Inflasi: masih terkendali dan terus menurun. Lebih rendah dari rata-rata historis. Inflasi yoy (Jul’09) 2,71%.
–BI Rate telah diturunkan sebanyak delapan kali sejak Des 08 menjadi 6,50% (Agustus 09)
-Nilai tukar: masih bergerak stabil
Disamping itu, membaiknya kondisi makroekonomi menunjukkan pertumbuhan ke arah positif. Masih menariknya imbal hasil dan kondisi sosial-politik relatif stabil cukup membuat negara mampu menghasilkan cadangan devisa mencapai USD57,42 miliar

Kondisi Perekonomian Sumatera Barat
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus melambat, dari 5,82% menjadi 5,11% (y-o-y). Rebound harga minyak dan komoditas belum mengembalikan ekspor Sumbar. Tren ekspor Sumbar secara nilai masih menunjukkan tren yang menurun. Sektor pertanian melambat . Kinerja subsektor perkebunan masih tertahan. Di tingkat perusahaan, nilai penjualan dan volume produksi CPO PT Bakrie Sumatera Plantation yang sebagian produksinya dari Kab. Pasaman Barat menunjukkan penurunan sejak awal triwulan III-2008. Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang bulan April-Juni 2009 juga bergerak dalam arah penurunan. Sedangkan sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Sumbar (46,55%).

Sejalan dengan pergerakan inflasi nasional, inflasi tahunan Kota Padang mengalami penurunan. Perlambatan inflasi dipicu oleh trend penurunan harga komoditas dan energi. Pertumbuhan pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) oleh bank umum masih tertahan meskipun perkembangan inflasi terus menurun. Penyaluran kredit oleh bank umum masih belum bergairah. Risiko kredit bank umum di Sumbar mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5% FDR bank umum syariah di Sumbar mencapai 155,54%(Juli 09). Dana yang ada tidak mencukupi pemenuhan kredit di wilayah Sumbar.

Setelah dilakukan identifikasi, ternyata beberapa komoditi telah dibiayai seperti karet, sapi, jagung, dan ikan kerapu. Bahkan sejak 2007 9 penelitian SKU telah dilakukan mengenai ikan kerapu di Pessel, sapi potong di Pasaman dan Tanah Datar, kakao di padang Pariaman, karet di Sijunjung dan Pasaman, ikan lele asap di Pasbar, jagung dan pakan ikan di Agam. Hasil penelitian telah disosialisasikan kepada perbankan dan pemerintah daerah. Namun, bank belum melirik processed agricultural product.

Strategi yang bisa diterapkan dapat berbentuk linkage program dan pengembangan cluster bisuness. Linkage program antara perbankan shariah dengan BMT, LKMS dan PINBUK di Sumatera Barat. Pengembangan cluster dicari yang waktu pencapaian target tidak terlalu lama (quick win).

Selain itu juga perlu adanya pengembangan revitalisasi perkebunan ke beberapa daerah potensial lainnya. Memfasilitasi berbagai pertemuan dengan dinas terkait, dan melakukan berbagai penelitian studi kelayakan usaha terkait dengan program pengembangan revitalisasi perkebunan di Sumbar.

Dari segi Perbankan, strategi yang dapat dikembangkan adalah sistem perekonomian syariah. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan sistem syariah ini akan menjadi solusi yg mumpuni demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tulisan lengkap tentang materi ini dapat dilihat di link ini : Prospek Ekonomi dan Perbankan

Selengkapnya »