Ramadhan dan Naluri Bisnis

Entah dari mana awalnya, hampir di setiap pelosok Ranah Minang, bulan suci Ramadhan identik dengan munculnya pedagang dadakan. Di pasar, di kantor-kantor, bahkan di jalanan. Di Padang, orang-orang bernaluri bisnis itu memadati pinggir-pinggir jalan utama. Ada yang menjual cemilan dengan berbagai bentuk. Sangat kreatif. Ada yang mempromosikan kue-kue lebaran walau puasa belum mulai. Ada yang menawarkan pakaian hari Raya. Pokoknya pedagang-pedagang instan berkibar.

Hebatnya lagi, banyak makanan yang mereka jual memliki cita rasa tinggi. Sero bana. Bahkan saya pernah menemukan berbagai camilan yang sangat enak di pinggiran jalan. Rasa yang tak sebanding dengan harga. Pedagangnyapun dari berbagai kalangan. Ada ibu rumah tangga, karyawan dan bahkan mahasiswa. Semua berjualan. Dari penampilan, kemungkinan banyak pula yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tercermin dari penampilan. Banyak yang berjualan dengan mobil.

Tapi uniknya setelah lebaran, para pengusaha instan ini menghilang. Kita tak tahu lagi dimana tempat membeli lapek bugih kesukaan selama Ramadhan. Kemana perginya sala lauak, es rumput laut, bubua kampiun dan lain-lain itu. Si "lamak bana" itu telah menghilang seiring kumandang Idul Fitri. Si pebisnis musiman yang cantik dan lincah di Jl. A. Yani itu mungkin bersiap-siap kembali ke bangku kuliah. Atau mencari pekerjaan golongan III A sebagai suaka kehidupan. Naluri bisnis itu seakan hilang ditelan hingar bingar beduk hari yang Fitri itu.

Kadang bagi saya jadi terpikir mengapa pemerintah atau asosiasi bisnis, yang waktu pelantikan pengurusnya selalu hiruk pikuk dengan baju seragam baru, tak merangkul mereka. Memupuk naluri dan kemampuan bisnis yang sudah mulai berkembang itu. Karena naluri bisnis itu sesungguhnya adalah aset Ranah Minang. Mengapa pemerintah tidak mengurangi seminar, studi banding dan sejenisnya, lalu memanfaatkan dana yang ada untuk membina pebisnis kuliner itu? Mengapa para ketua asosiasi bisnis tidak mampu (mau) menjangkau mereka? Atau mungkinkah ada perguruan tinggi yang bersedia menjadi pembina mereka?

Saya telah mencoba merangkul pebisnis-pebisnis kuliner mikro kecil di Kota Padang. Sebuah upaya kecil-kecilan. Ada tukang soto, tukang sate, tukang aie tawa, tukang cendol dan sejenisnya. Ternyata, temuan saya luar biasa. Kuliner Minang ini seharusnya dapat dijadikan sebagai keunggulan Sumbar. Bila dibina secara bisnis, bukan sebagai proyek, niscaya menjadi sebuah kekuatan ekonomi Sumbar yang dahsyat.

Hajjah Noraini, seorang pengusaha kuliner dan pemilik usaha makanan Malaysia yang sudah cukup besar bahkan meyakini kekayaan kuliner Sumbar ini sangat luar biasa. Ketika saya ajak berkunjung ke Minang Kuliner, di Jl. Veteran 69, Noraini sangat terkesan dengan variasi kuliner Minang. Dia menyatakan bahwa kalau di Malaysia, usaha seperti bisa dipastikan dibantu pendanaan atau peralatannya oleh kerajaan Malaysia. "Tak sulit dapat wang sepanjang usahanya jelas", jelas Noraini yang orang tuanya berasal dari Payokumbuah itu. Kapankah negeri kita tercinta ini bisa belajar dari Kerajaan itu? Kapan, kapan, kapan?

sebuah catatan kecil di bulan suci

Selengkapnya »

Gubernur Baru, Untuk Sebuah Asa Yang Tersisa

September 2005. Aku menulis di Padang Ekpres. Antara lain berharap agar Bank Nagari membuka unit syariah. Bank Nagari menjadi “prime mover” ekonomi kerakyatan Sumbar. Karena aku mengimani bahwa ekonomi Ranah Minang pada hekekatnya adalah ekonomi berbasis syariah. Cukup lama kita menanti bank milik urang awak ini terbuka hatinya untuk bersyariah dalam bisnis.

Agustus 2009, Allah mentakdirkan aku bertugas di Bank Indonesia Padang. Alhamdulillah, pulang kampung, aku menemukan unit syariah di Bank Nagari. Tertatih-tatih, memang. Bersyukur dan sekaligus sangat gundah. Apa pasal? Aset Bank Nagari Syariah hanya Rp62 miliar. Sangat kecil untuk ukuran sebuah bank. Di Sumbar ini bahkan ada BPR dengan aset sama. Di Medan, dimana aku pernah menjadi perantau, Rp62 miliar adalah nilai satu rekening dari seorang nasabah pengusaha keturunan Cina di bank syariah.

Tak pelak lagi, sejak akhir tahun 2009, aku minta komitmen pengurus Bank Nagari. Tertulis, agar meyakinkan. Bersungguh dengan syariah atau tak usah sama sekali. Alhamdulillah, pengurus Bank Nagari menyatakan akan bersungguh dengan perbankan syariah. Ini penting, karena begitulah ajaran luhur agama kita. Manjadda wajada. Ketidakbersungguhan dalam banyak hal merupakan penyebab utama mengapa negeri ini masih dengan tingkat kesejahteraan rata-rata air. Tak mungkin ada keberhasilan tanpa kebersungguhan.

“Kebersunguhan”, juga permintaanku kepada jajaran Bank Sumut ketika aku menjadi Pemimpin Bank Indonesia Medan 2006-2009. Akhirnya, semua cabangnya dijadikan unit syariah. Ditunjuk Direktur Syariah. Petugasnya dilatih ilmu perbankan syariah. Ada berbagai proyek ekonomi kerakyatan yang dilakukan Bank Sumut Syariah secara bersungguh. Adak kluster sapi di Langkat, kluster singkong di Serdang Bedagai, BMT untuk pedagang di Pasar Petisah, pembinaan entrepreneur muda dan banyak lagi yang lain-lain.

Januari 2010. Bersyukur, Bank Nagari juga membuktikan kebersungguhan itu. Semua cabang Bank Nagari sudah menyediakan pelayanan perbankan syariah. Ada rekrutmen untuk Account Officer (AO) syariah. Ada pelatihan dan bahkan aku diminta menjadi Instruktur di Lapau Gadang. Ada pasukan bermotor untuk KUR Syariah. Direksi berinisiatif dengan target pertumbuhan sangat tinggi untuk tahun 2010. Di atas 300% untuk mengejar ketertinggalan. Subhanallah. Target tertinggi untuk sebuah bank yang pernah aku kenal. Sebuah komitmen dan semangat yang luar biasa dari bank yang kita harapkan mampu menjadi Leader untuk perbankan syariah. Kalau tidak, bank ini akan tertinggal jauh dari dua BPD lain yang juga di bawah pengawasanku. BPD Riau dan BPD Jambi. Wakil Gubernur kedua Provinsi tersebut sudah berbicara denganku untuk lebih fokus pada perbankan syariah. Dua Wagub yang paham akan peran perbankan sayriah untuk ekonomi rakyat mereka.

Tapi Sumbar memang beda dengan Sumut. Perbedaannya adalah bahwa di negeri yang penduduk non-Muslimnya lebih dari 30% itu, Bank Sumut Syariah mendapat banyak partner di Pemda. Banyak kawan. Partner yang tidak hanya di mimbar atau di lembaran pidato yang kerap dibacakan para asisten, tapi di lapangan. Di dunia nyata, di kebun singkong rakyat, kebun sawit rakyat, di daerah peternakan, di pasar-pasar tradisional dan sejenisnya. Sejak Gubernur Rudolf Pardede yang notabene Kristiani sampai kepada Gubernur Syamsul Arifin yang Pak Haji, Wali Kota Medan, Bupati Serdang Bedagai, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal dan lain-lain. Para petinggi daerah ini mengajak aku ke daerah mereka untuk membangun dengan jasa perbankan syariah. Tapi di Ranah Minang, subhanallah. Belum satupun. Tak mudah mencari kawan dalam syariah di negeri ABS-SBK ini.

Juli lalu, Azwar Anas, mantan Gubernur yang masih sangat intens berusaha memajukan ekonomi Sumbar, mengunjungi aku di kantor. Mungkin tanpa menyadari bahwa aku adalah mantan PBI Medan, beliau bercerita bagaimana majunya perbankan syariah di Sumut. Suara beliau bangga dan wajah sumringah. Terang, aku turut bangga. Dan beliau berharap agar Sumbar mampu mengikuti jejak Sumut itu. Dan ketika aku jelaskan bahwa BPR syariahpun enggan lahir di Padang kota tercinta, beliau terperanjat. Terperangah, persisnya. Alhasil, beliau meniatkan untuk melahirkan BPR syariah pertama di Kota Padang. Alhamdulillah, aku dapat partner pertama. Seorang mantan penguasa.

Saudaraku. Tolong tunjukkan aku jalan. Nasihat aku. Ajari aku. Sedekahi aku kiat. Aku tunggu nasihatnya di: romeorissal@gmail.com. Atau tulis nasihat atau idenya di FES ini. Bagaimana caranya mendapatkan partner syariah di Pemda dalam rangka membumikan perbankan syariah di negeri ABS-SBK ini. Bagaimana caranya mendapatkan Bupati atau Walikota yang dengan mata hati jernih melihat perbankan syariah sebagai motor pembangunan ekonomi rakyat. Bagaimana caranya mengajak pedagang pasar masuk ke bank syariah. Apa rahasianya agar pengusaha Pondok, yang dalam kehidupan sehari-hari sangat menyatu sebagai orang Minang, tidak melihat bank syariah itu hanya untuk orang Muslim. Tidak membatasi diri pada bank-bank besar saja. Di Medan tak terasa persepsi itu. Banyak pengusaha keturunan Cina masuk bank syariah. Karena bank syariah adalah bank yang universal. Rahmatalil’alamin.

Tapi saudaraku. Tetap masih ada keyakinan dalam diri ini bahwa Sumbar akan mampu menjadi leader dalam pengembangan ekonomi syariah. Suatu hari nanti. Bank Nagari menjadi Bank Regional terkemuka sampai ke negeri Semiblan, Selangor seperti kami cita-citakan sejak 15 tahan lalu. Ketika aku diminta gubernur Hassan Basri Durin sebagai konsultan, merancang masa depan bank milik Pemda ini. Ketika BPD Sumbar kami beri gelar Bank Nagari. Ketika, 15 tahun lalu itu, bank ini kami jadikan BPD satu-satunya dan yang pertama merantau keluar provinsi. Membangun tiga cabang di Jakarta.

Dunsanakku. Asa itu tetap ada. Bank Nagari menjadi Bank Regional. Leader dalam perbankan syariah. Ada asa akan munculnya partner dalam syariah. Ada Bupati baru, Walikota baru. Bahkan ada Gubernur baru untuk sebuah asa yang tersisa. Insya Allah.

Bukittinggi, sebuah doa menjelang Ramadhan.

Selengkapnya »

Syariah Menjangkau Rakyat

Bagi yang membaca FES edisi 30 Juli 2010, tentu akan melihat dua tulisan bagus mengenai perkembangan syariah di Sumbar. Pertama bagaimana BRI Syariah dalam 10 bulan terakhir melejit asetnya hampir berkali-kali lipat di bawah Pemimpin Cabang baru, Ir. Alfred Dianto (Aldi). Ini dicapai karena BRI Syariah bersungguh menjangkau rakyat. BRI Syariah meyakini bahwa masyarakat Minang adalah masyarakat syariah. Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Kedua, tulisan dari BPR Syariah. Bagaimana mereka mengelola usaha rakyat dengan hati. Alhamdulillah.

Kedua tulisan ini sungguh berarti. Bila bank bersungguh, rakyat merespon. Artinya bila bank lebih pro aktif, rakyat merespon. Respon yang luar biasa. Di kota Padang, misalnya, saya meyakini akan muncul BPR Syariah dalam waktu dekat.

Perlu kita akui bahwa selama ini perbankan di Sumbar lebih banyak fokus pada usaha-usaha menengah ke atas. Yaitu seperti usaha sawit dan CPO, dealer-dealer besar, toko-toko besar, usaha di sekitar Pondok dan sejenisnya. Dari data bank terlihat bahwa usaha-usaha di kabupaten, pasar tradisional dan pelaku UKM belum terjangkau oleh perbankan Sumbar.

Di perbankan syariah Sumbar sudah ada kesepahaman untuk lebih menjangkau rakyat. Bank Nagari Syariah sudah membentuk pasukan KUR lengkap dengan sepeda motornya. Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah memberikan contoh penanganan usaha rakyat mulai dari ternak lele sampai koperasi. Yang sangat perlu kita upayakan secara bersungguh adalah bagaimana membentuk kelompok-kelompok pelaku UKM atau pengusaha yang siap dan dipersiapkan untuk bisa dijangkau oleh bank syariah.

Setiap asosiasi atau perkumpulan yang berkunjung ke BI Padang, saya selalu menawarkan peluang ini. Saya tawarkan kepada HIPMI, KNPI, MES, FOSSEI, AISEC, UNP, IAIN, UNAND, STAIN, UPI, TP3P dan lain lain. Yaitu peluang untuk menjadi mitra bank syariah. Sebahagian asosiasi atau lembaga merespon dengan baik sebagian mungkin masih merenung. Dua diantara yang merespon adalah KNPI dan PGRI. KNPI komit untuk membangun minimarket berbasis syariah. Sedangkan PGRI komit membangun kemampuan kewirausahaan para guru dan pensiunan. Tanggal 31 Juli yang lalu, PGRI juga telah mengadakan pertemuan di gedung Bank Indonesia. Temanya sangat menarik "Wirausaha untuk Mewujudkan Masa Depan yang Bermakna".

Guru dan pensiunan guru sesungguhnya adalah calon wirausaha syariah yang sangat bagus. Kita tunggu hasil pertemuan para guru dan pensiunan guru ini. Semoga pahlawan tanpa nama ini berada di depan. Dalam membumikan ekonomi syariah di Ranah Minang. Bravo para guru. Bravo syariah!

Selengkapnya »

Cakap Medan Tentang Sumbar

Payah kali awak cari data di sini. Mana yang benar ini. Para bankir di Sumbar mengeluh. Cakap mereka tak enak pulak di kuping. "Sulit kali nyari perusahaan yang akan diberi kredit di Sumbar", keluh para bankir ketika rapat bersama awak di markas BI Padang. Nah lho, apa pulak ini? Di satu pihak rakyat kemanapun awak pergi mengeluhkan sulitnya dapat uang dari bank, dilain pihak para bankir mengeluh pulak demikian. Nah lho?. Apa ada dua Sumbar kali? Tapi uniknya pulak, para kepala Pemda, di koran-koran, sehalaman penuh lengkap dengan foto-foto berwarna berkumandang bahwa ekonomi daerah mereka maju. Maju sekali. Semua berhasil di banyak bidang. Mana yang benar ini? Apa ada tiga Sumbar?

Cakap Medan itu yang terang-terang saja. Kalau setiap Kepala Daerah "manapuak dado" ekonomi daerah mereka maju, kenapa pulak pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2009 hanya 4,2%. Apa tak ada hubungannya? Kemana perginya kemajuan ekonomi kabuptan/kota itu ya? Atau mungkin kata Advertorial itu artinya "harapanku" atau "di seberang sana". Bahkan awak prediksi kalau Gubernur terpilih 2010 tak punya terobosan ekonomi, apalagi manakala dana bantuan gempa triliunan tak beres pulak, ekonomi Sumbar akan tumbuh hanya sekitar 3%. Ala mak. Padahal Jambi awak tengok berpotensi untuk tumbuh sampai 8%. Nah lho?

Mulai dari penghujung 2005, awak diundang pak Gamawan untuk bercakap di RPJP Sumbar di Tri Arga. Awak usulkan agar Sumbar bikin "kemampuan dagang" yang teramat kondang itu sebagai sasaran utama pembangunan. Awak usulkan pulak agar perguruan tinggi dan perbankan dirangkul dan dijadikan motor pengembangan SDM kewirausahaan itu. Cantik kali kan? Konon menurut Prof Helmi dan Dr. Syafrudin Karimi ada ditulis di RPJP kala itu. Satu Fatsal. Alhamdulillah. Tapi lima tahun kemudian awak pulang kampung, tak ketemu pulak data kemajuan atau kemunduran upaya mengembangkan kewirausahaan itu. Tak jelas pulak hasilnya. Tak ada yang tahu cemana barang itu sekarang. Kata seorang kawan, RPJP itu mungkin artinya Rencana Penulisan Janji Pemimpim. Ala mak, janganlah gitu. Tak lemak pulak awak di kampung sendiri.

Perguruan tinggi, perbankan dan pemerintah harusnya bersinergi membangun kewirausahaan. Tali tigo sapilin. Mantap kali itu. Mengapa tak terjadi? Kata kawan awak, Perguruan tinggi sibuk mencetak sarjana, Pemda beradvertorial dan Perbankan merenung. Pada hal menurut Website Dikti sudah lebih 1/2 juta sarjana yang nganggur. Menurut Deputi Menteri UKM, DR. Choirul Djamhari, yang awak undang bicara di BI minggu lalu dalam rangka memberikan beasiswa dengan harapan kewirausahaan, lebih dari 1 juta Sarjana nganggur. 1/2 juga itu hanya yang melapor ke Dikti. Nah lho.

Awak pernah bahas persoalan "bakat dagang dan perguruan tinggi" ini dengan Prof. DR. Fasli Jalal.Dua kali. Pertama di kantornya di Jakarta dan kedua sambil makan lamak di Palanta Minang, Pantai Padang. Anak Padang Panjang yang sekarang jadi Wakil Mendiknas ini menanggapi sangat atusias. Berapi-api dia. Dan bahkan katanya Mendiknas ada program kewirausahaan. Nah lho. Kenapa di Ranah Dagang ini tak bergema? Berdesirpun tidak.

Ada memang satu atau dua perguruan tinggi yang mulai menggeliatkan kewirausahaan. Ada mata kuliah. Ada berbagai pengusaha kondang dari Jakarta masuk kampus. Ada Dikti beri dana 1 milyar ke Kopertis. Tapi mengapa tak ada yang bersungguh, membangun, katakanlah, sebuah "Sistem Pengembangan Bakat Dagang" bersama Pemda dan perbankan. Pada hal menurut awak, kemapuan dagang ini adalah pemberian Allah yang sangat berharga untuk rakyat Sumbar. Emas bagi Papua, batu bara bagi Kaltim dan minyak bagi Riau, tak sehebat kemampuan dagang bagi Ranah Minang. Mudah-mudahan awan tak kan jadi pungguk merindukan bulan menanti perguruan tinggi dan Pemda yang bersungguh membangun sistem pengembangan kemampuan dagang sebagai salah satu terobosan pembangunan ekonomi di Sumbar. Perbankan siap sebagai bagian dari tali tigo sapilin. Insya Allah!

Selengkapnya »

Ranah Minang dan Syariah yang Terenyahkan

Ketika memberikan ceramah tentang ekonomi syariah di STAIN Batusangkar, 8 Juni 2010 lalu, saya mendapat berbagai pertanyaan kritis antara lain mengapa ekonomi syariah kurang berkembang di Ranah Minang. Mahasiswa dari program S1 Ekonomi Syariah di Luhak Nan Tuo itu ternyata sangat kritis. Dengan agak sedikit emosi (bukan hanya Rocker, Bankir juga manusia), saya menjawab:

“Inilah yang sangat saya gundahkan. Saya sedihkan. Ketika saya menjadi pemimpin BI di Medan, saya mendapat respon yang luar biasa dari berbagai pihak: Pemda, perguruan tinggi, pengusaha dan pemuka masyarakat. Bahkan Muhammdiyah, Tarbiyah, Nasbandiyah, Kadin, HIPMI, KNPI, pemuda mesjid dan sejenisnya, guyub. Bahkan seorang Rudolf Pardede, umat Kristiani, sangat responsif terhadap syariah setalah saya jelaskan di rumahnya dan secara agak demonstratif beliau membuka rekening di BTN Syariah Medan. Foto sang Gubernur yang memegang buku tabungan syariah bersama saya mucul di halaman semua media massa di Medan. Aksi nyata seperti itu turut memacu perkembangan ekonomi syariah di Sumut. Disini, di kampung halamanku yang amat aku cintai ini, tak tampak respons yang serupa itu. Mendekatipun tidak. Bahkan tak ada Cagub, Cabub dan Ca..ca.. lainnya yang muncul berkampanye dengan niat dan program tersistem untuk membumikan ekonomi syariah di Ranah yang selalu kita banggakan, dengan filsafah adat bersandi syarak dan syarak bersandi Kitabullah ini. Jangan-jangan filsafah itu sudah mulai merantau pulak ke Medan.”

Jawaban saya disambut riuh dan kontan menuai berbagai pertanyaan yang lebih tajam dari para mahasiswa lainnya. Diskusi kami yang sangat menarik itu menjadi terhenti karena adzan berkumandang. Namun saking menariknya ekonomi syariah, kami tetap berdiskusi sambil menikmati gulai kambing paling enak di Asia Tenggara, di warung sederhana di Desa Sugai Torok.

DR. Syukri Iska mantan Ketua STAIN, ahli fiqih yang sama-sama doyan gulai kambing dengan saya, ternyata memiliki minat yang tinggi tentang Ekonomi Syariah. Santapan paruik lipek, usus bapilin, paruik asam, aie kawa dingin dan bahasan tentang ekonomi syariah berkecamuk. Nye’mat.

Tapi jujur, harus kita akui bahwa respon terhadap penerapan ekonomi syariah secara nyata di lapangan sangat lamban. Slowly but not sure. Kita bicara ekonomi, ya bicara kegiatan nyata di lapangan. Bukan ceramah di mimbar tinggi atau pidato panjang lebar di podium.

BPR Syariahpun seolah enggan lahir di Ranah Minang ini. Kota Padang yang katanya bertajuk Islami ini, tak punya satupun BPR Syariah. Masya Allah. Kalah pulak dengan Medan. Padahal, bank syariah itu menguntungkan. Kantor cabang Bank Muamalat mencapai titik break event point (BEP) hanya dalam waktu satu tahun di Denpasar, Bali. Di Bali, gitu loh!

Satu-satunya entitas Sumbar yang bereaksi secara riil dan agak masif di lapangan adalah Bank Nagari. Kita patut bangga. Bank milik Urang Awak ini semakin bersungguh dengan perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan merekrut pegawai khusus (Account Officer/AO) untuk pelayanan syariah di 23 kantor cabangnya.

Kinerja Bank Nagari, saya ukur secara periodik. Ukuran-ukurannya jelas. Yaitu peningkatan jumlah aset bank, pembiayaan (kredit) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kemudian, peningkatan Laba di akhir tahun. Ini sebuah komitmen tinggi kepada Bank Indonesia dari Dewan Komisaris yang dikomandani oleh mantan Sekda, Yohannes Dahlan dan Dewan Direksi yang dinakhodai oleh niniak mamak urang Solok, Suryadi Asmi Dt.Rajo Nan Sati. Lembaga lainnya di Sumbar? Tak ubahnya seperti tulisan-tulisan di dinding belakang truk Padang-Jakarta: Kutunggu jandamu.

Lembaga lain yang telah ikut secara nyata dalam bentuk syiar ekonomi syariah adalah Padang Ekspres. Media terbesar Sumbar ini memenuhi permohonan saya untuk menggunakan satu halaman penuh setiap Jumat sebagai wadah sosialisasi ekonomi syariah. Sahabatku, Ajo Sutan Zaili, Komandan Besar Padang Ekspres Group Sumbar, menyerahkannya sebagai amal. Kalau bahasa Medannya: “Selimperpun aku tak bayar”.

Alhamdulillah. Wartawan sangat senior nan sasurau, jebolan Kompas dimaksud turut menyiarkan sistem ekonomi Rasulullah ini. Sebagai Editor dari Forum Ekonomi Syariah, yaitu halaman “menuju jalan ke surga” ini, hatikupun cukup miris. Saya cukup kesulitan mencari orang yang rela bersedekah ilmu. Sangat susah mencari tulisan tentang ekonomi syariah di Ranah Minang ini. Tapi tulisan tentang Luna Maya. Cut Tari dan Ariel Peterpan bergentayangan. Ya Allah berikanlah kami petunjuk-Mu (3x).

Selengkapnya »